Pengaruh penegakan hukum di laut terhadap pembangunan kelautan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang kaya akan potensi. Tanpa penegakan hukum yang baik, berbagai aktivitas ilegal seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pencemaran laut dapat merusak ekosistem laut dan merugikan masyarakat pesisir.
Menurut Dr. Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, penegakan hukum di laut merupakan kunci utama dalam mengelola sumber daya kelautan. Beliau menyatakan, “Tanpa penegakan hukum yang kuat, pembangunan kelautan Indonesia tidak akan mencapai hasil yang optimal.”
Dalam konteks ini, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangatlah vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Mereka harus bekerja sama dalam melakukan patroli laut dan menindak pelanggar hukum di laut.
Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut juga tidak bisa dipandang remeh. Koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan maraknya praktik korupsi menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di laut.
Menurut Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, pakar kelautan Indonesia, “Dibutuhkan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.” Beliau juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan praktik illegal di laut kepada pihak berwajib.
Dengan adanya penegakan hukum yang baik di laut, diharapkan pembangunan kelautan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Melalui kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, kelautan Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.