Peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum menjadi landasan utama bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan di laut.
Menurut Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hukum, peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia harus diperkuat melalui implementasi yang konsisten dan efektif. “Hukum harus menjadi alat yang efektif dalam menekan angka kejahatan di laut, sehingga perairan Indonesia bisa lebih aman dan terlindungi,” ujar Prof. Dr. Hukum.
Salah satu bentuk peran hukum dalam penegakan tindak pidana laut di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kelautan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum di laut.
Dalam penegakan hukum di laut, kerjasama antar lembaga juga sangat penting. Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Dr. Hukum, menekankan pentingnya kerjasama antar instansi dalam menegakkan hukum di laut. “Kerjasama antar lembaga seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bea Cukai sangat diperlukan untuk menjaga keamanan di laut,” ujar Laksamana Muda TNI Dr. Hukum.
Selain itu, peran hukum juga harus didukung oleh masyarakat sebagai pengawas. “Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum di laut. Mereka bisa menjadi saksi atau pelapor jika melihat adanya kejahatan di laut,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch, Prof. Dr. Hukum.
Dengan peran hukum yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, penegakan tindak pidana laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga keamanan perairan Indonesia agar tetap aman dan terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan.