Pengamanan Laut NTB: Upaya Meningkatkan Keamanan Perairan


Pengamanan Laut NTB: Upaya Meningkatkan Keamanan Perairan

Pengamanan laut di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian utama pemerintah dalam meningkatkan keamanan perairan. Dengan potensi maritim yang besar, pengamanan laut NTB merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Kepolisian Daerah NTB, Irjen Pol. Drs. Mohammad Iqbal, pengamanan laut NTB dilakukan melalui berbagai upaya seperti patroli rutin, pengawasan terhadap kapal-kapal yang melintas, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. “Kami terus meningkatkan koordinasi dengan TNI AL, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan perairan NTB,” ujar Irjen Pol. Iqbal.

Selain itu, penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pengamanan laut NTB. Dengan adanya sistem pemantauan melalui satelit dan kamera CCTV, penegakan hukum di perairan NTB dapat lebih efektif. Hal ini juga didukung oleh Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu Faozal, yang menyatakan bahwa penerapan teknologi canggih menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan keamanan perairan.

Dalam upaya meningkatkan pengamanan laut NTB, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Riset Kelautan Indonesia, Dr. Hadi Prayitno, yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan perairan. “Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan perairan dapat membantu mengidentifikasi potensi ancaman dan merespons secara cepat,” ujar Dr. Hadi Prayitno.

Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan pengamanan laut NTB dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban di perairan tersebut. Sebagai salah satu pintu gerbang maritim Indonesia, keamanan perairan NTB memiliki dampak yang luas bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya bersama dalam memperkuat pengamanan laut NTB perlu terus ditingkatkan demi kepentingan bersama.